"Test The Water" Untuk Umat Muslim

Test the water yang biasa kita kenal atau orang sering menyebut “Layaknya menge-test air, ketika air itu aman ya kita lanjut berenang kalau airnya tidak aman kita batal berenang.” Hal seperti itu lah yang serakarang lagi hangat di perbincangkan di Indonesia. Dan yang ingin sedikit saya bahas di sini adalah bagai mana peran kita sebagai pemuda-pemuda yang “JOMBLO” dan memiliki semangat yang tinggi untuk sebuah perubahan yang mengarah kepada kebaikan. Okeh tidak usah panjang lebar karna saya di sini juga tidak pandai merangkai kata-kata, langsung saja Che Khi Dhot.

Sudah kita ketahui belum lama Jokowi menyelesaikan pelantikannya sebagai president RI kurang lebih satu setengah bulan,tapi telah banyak "Kehebohan" yang muncul akibat banyak kebijakan pemerintahannya maupun pernyataan para pejabatnya yang kontroversial. Banyak kebijakan jokowi dan pernyataaan para pejabatnya yang menunjukkan bahwa wabah "Sipilis" (Sekularisme, Plularisme dan Liberalisme) makin meluas di Negeri ini. Semua itu seharusnya membuat kita sebagai umat islam lebih waspada.

Seperti penjelasan di atas, mereka membuat Kebijakan, kalau para ulama kalem, kebijakan tersebut akan lanjut. Dan kalau ulama tidak tinggal diam ya mereka tinggal Ngeles "Wartawan salah Nangkep! Gak gitu kok!" dsb. Dulu pas umat di TestTheWater dengan pelarangan takbir, ulama kalem jadi deh itu Kebijakan jalan. Dan ingat TestTheWater perubahan dan pakaian muslim ke pakaian encim di sekolah (DKI)? Umat protest, mereka ngeles "itu cuma gosip!! Gak ada rencana!". Dan, kalau Ust. Yusuf Mansur nggak teriak mereka nggak akan ngeles seperti ini.

Selain itu kita harus bersiap-bersiap sepanjang Lima Tahun ke depan di TestTheWater seperti yang sudah-sudah: Qurban & adzan dilarang, khotbah diatur, imam masjid mesti sertifikasi, doa, pekerja harus menggunakan atribut natal, BBM (yang ujung-ujungnya naik juga), dll mungkin ada yang mau menambah yaa monggoo. . . . .

Dalam hal ini sudah menjadi tugas publik dan terutama para ulama untuk terus menerus "hadir" dan tidak berdiam diri ketika melihat hal seperti ini.

Dan Metode Pemerintah di dalam TestTheWater

Kebijakan >> Umat/Masyarakat Diam >> Kebijakan akan terus berjalan
Kebijakan >> Umat/Masyarakat Protes >> Tinggal Ngeles

Untuk melanjutkan tulisan di atas, saya ingin sedikit membahas hal-hal dan fakta yang terjadi di Indonesia perihal TestTheWater.

1. Tindakan rezim jokowi menaikkan harga BBm merupakan pelaksaan dari doktrin 'pencabutan subsidi' yang menjadi ciri khas dari ideologi kapitalisme neo-liberal. Kebijakan itu membuat liberalisasi minyak dan gas (migas) makin meluas, termasuk di sektor hilir. di antara tergetnya adalah agar swasta dan asing bisa masuk dalam bisnis eceran migas, khususnya BBM, setelah mereka menguasai sektor hulu. Ini menunjukkan bahwa liberalisasi migas, termasuk liberalisasi ekonomi, akan mangkin total | Apalagi pada desember 2015 mendatang, Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) akan sepenuhnya dijalankan. MEA mengharuskan Liberalisasi di bidang perdanganan, pasar tenaga kerja, jasa, pertanian, finansial, pasar modal dan investasi. Hal itu juga akan diikuti dengan liberalisasi pendidikan, budata bahkan juga perilaku dan pemikiran.

2.    Liberalisasi yang makin meluas itu tampaknya akan diiringi dengan proses sekularisasi dan penyebaran paham plularisme yang makin total. Beberapa pernyataan yang muncul dari beberapa pejabat rezim Jokowi menunjukkan hal itu. Di antaranya adalah pernyataan tentang penghapusan kolom agama di KTP (Republika.co.id, 10/11) karena dianggap sebagai bentuk diskriminasi dan pemaksaan. Setelah masyarakat bereaksi keras, lantas pernyataan itu "dikoreksi". Maksudnya bahwa pencantuman agama di KTP tidak harus. Ketika publik masih bereaksi keras, lantas diubah lagi bahwa maksudnya, selain pemeluk enak agama yang di akui boleh mengosongkan kolom agama. Kebijakan itu, jika terjadi, jelas akan sangat merugikan bagi umat islam.

3. Lalu pernyataan pejabat Jokowi agar UU perkawinan di revisi (Suaranews.com/2014/09), khususnya terkait ketentuan bahwa perkawinan di anggap sah jika di lakukan sesuai dengan ketentuan agama. Targetnya agar perkawinan di anggap sah jika sesuai dengan ketentuan negara, yakni ketentuan administrasi. Jelas, ini sangat berbahaya karena akan menjadi pintu untuk melegalkan nikah beda agama. Setelah ad reaksi publik, khususnya umat Islam, pernyataan tersebut meredup.

4. Muncul pula pernyataan ngawur pejabat Kementrian Agama untuk mengesahkan dan mengakui Baha'i sebagai agama. Jika itu Terjadi, itu sama saja dengan melegalkan penistaan terhadap agama khususnya Islam. Dengan itu, Ahmadiyah yang jelas menistaka Islam juga akan minta diakui dan dilegalkan. Beragam aliran kepercayaan dan aliran sesat lainnya juga akan ramai-ramai minta diakui dan dilegalkan. Akibatnya akan makin banyak pihak yang berani lancang menistakaan Islam. Setelah publik umat Islam beraksi keras, Pernyataan itu pun padam. (Republika.co.id,15/08)

5. Juga ad pernyataa untuk mengontrol penyiaran agama di ruang pblik Alasannya untuk menjaga kerukunan beragama. itu sama saha dengan mengontrol cerama, khutbah, tablig akbar, dsb. Ketika ad reaksi negatif publik, buru-buru pernyataan itu dinafikan.(Republika.co.id, 27/11)

6. Dan baru-baru ini Dirjen Bimas Islam Kemenag Machasin mengatakan umat Muslim boleh saja mengenakan atribut Natal. Dia menyebutkan atribut non-Muslim boleh saja dipakai Muslim sebagai bentuk menghargai saja (Republika.co.id, 8/12). Reaksi Keras pun Bermunculan. Sekjen Kemenag Nur Syam akhirnya angkat bicara. Dia tidak mendukung pemakaiaan atribut Natal bagi karyawan Muslim. Kata dia, solidaritas dalam beragama itu penting dan perlu dilakukan, tetapi tidak hars dengan memakai atribut agama lain seperti topi dan jenggot sinterklas atau yang lainnya (Republika.co.id, 9/12)

7. Dan baru-baru ini juga Menteri Kebudayaan Penddikan Dasar dan menengah, Anies Baswedan mengatakan, kementriannya sedang mengevaluasi proses belajar-mgenajar di sekolah-sekolah negeri. Salah satunya terkait tata cara membuka dan menutup proses belajar dengan doa "saat ini kita sedang menyusun tata tertib (tatib) soal aktivitas ini, bagaimana memulai dan menutup sekolah, termasuk soal doa yang memang menimbulkan masalah. Ini sedang di-review dengan biro hukum." kata dia. | Dan menurut Anies, Sekolah negeri bukanlah tempat untuk mempromosikan keyakinan agama tertentu. Sekolah seharusnya memberikan kesetaraan bagi penganut agama lainnya. "Sekolah Negeri harus menjadi sekolah yang mempromosikan sikap berkethunan yang Maha Esa, bukan satu agama." (Detiknews, 1/12).

Reaksi keras pun bermunculan. dan ketika Reaksi ini Bermunculan dan apa yang terjadi?

Anies pun membantah. Ia justru ungun mewacanakan agar anak-anak sekolah di dalam negeri di didik untuk leih relijius, antara lain dengan membuka dan menutup pross belajar-mengajar dengan doa. Mengenai doa yang akan digunakan, ia menyebut, itu bukan domain Pemerintah. Ia membantah ide ini bertujuan untuk mengurangi dominasi satu agama di sekolah. Ia hanya menginginkan agar buka dan tutup proses belajar-mengajar dihiasi dengan doa. (Republika.co.id, 9/12).

Andai tidak ada Reaksi keras dari publik, boleh jadi Wacana itu akan melenggang Mulus + Lancar.

Pentingnya Kontrol Masyarakat

Berbagai pernyataan berbahaya di atas mencerminkan bahwa proses sekularisasi, liberalisasi, dan penyebaran paham pluralisme akan makin meluas di negeri ini. Namun, semua itu dapat di cegah saat ini karna ad reaksi keras dari umat Islam. Semua itu menjadi bukti betapa pentingnya kontrol dari umat Islam, juga betapa pentingnya aktivitas mengoreksi penguasa. Karna itu kontrol dan koreksi umat terhadap penguasa. karna itu kontrol dan koreksi umat terhadap penguasa harus terus di lakukan. apalagi semua itu merupakan bagian dari amar makruf nahi mungkar.

Sesungguhnya kerusakan dan bencana bisa di cegah dan di hindari jika umat aktif melakukan amar makruf nahi mungkar, terutama terhadap penguasa dan aparaturnya. Itulah aktivitas yang di perintahkan oleh Islam. Jika umat meninggalkan aktivitas ini maka umat seluruhnya akan di timpa bencana. Rasul Saw. Bersabda:

«كَلاَّ، وَاللهِ لَتَأمُرُنَّ بالمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ المُنْكَرِ وَلَتَأخُذُنَّ عَلَى يَدِ الظَّالِمِ وَلَتَأطِرُنَّهُ عَلَى الحَقِّ أطْراً وَلَتَقْصُرُنَّه عَلَى الحَقِّ قَصْراً أَوْ لَيَضْرِبَنَّ اللهُ بقُلُوبِ بَعْضِكُمْ عَلَى بَعْضٍ ثُمَّ ليَلْعَننكُمْ كَمَا لَعَنَ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ»

Tidak. Demi Allah, Sungguh kalian harus melakukan amar makruf nahi mungkar serta menindak orang yang zalim, membelokkan dia menuju kebenaran dan menahan dia di atas kebenaran atau (Jika Tidak) Allah akan menjadikan hati kalian saling membenci satu sama lain, kemudian Dia melaknat kalian sebagaiman Dia telah melaknat Bani Israil (HR Abu Dawud dan at-Tirmidzi).

Pada hakikatnya, amar makruf nahi mungkar, terutama terhadap penguasa, merupakan aktivitas menyelamatkan masyarakat dari kebinasaan. Rasul Saw. Melukikan itu:

«مَثَلُ الْقَائِمِ عَلَى حُدُودِ اللَّهِ وَالْوَاقِعِ فِيهَا كَمَثَلِ قَوْمٍ اسْتَهَمُوا عَلَى سَفِينَةٍ فَأَصَابَ بَعْضُهُمْ أَعْلاَهَا وَبَعْضُهُمْ أَسْفَلَهَا فَكَانَ الَّذِينَ فِى أَسْفَلِهَا إِذَا اسْتَقَوْا مِنَ الْمَاءِ مَرُّوا عَلَى مَنْ فَوْقَهُمْ فَقَالُوا لَوْ أَنَّا خَرَقْنَا فِى نَصِيبِنَا خَرْقًا وَلَمْ نُؤْذِ مَنْ فَوْقَنَا فَإِنْ يَتْرُكُوهُمْ وَمَا أَرَادُوا هَلَكُوا جَمِيعًا وَإِنْ أَخَذُوا عَلَى أَيْدِيهِمْ نَجَوْا وَنَجَوْا جَمِيعًا»

Perumpamaan orang yang menegakan ketentuan Allah dan Para pelanggarnya adalah ibarat satu kaum yang sama-sama naik perahu. sebagian di bagian atas dan sebagian di bagian bawah. Mereka yang di bawah, jika ingin mengambil air, melewati orang yang di atas. Lalu mereka berkata, "Andai saja kita melubangi tempat kita dan kita tidak akan menyusahkan orang di atas kita." Jika para penumpang perahu itu membiarkan mereka dan apa yang mereka inginkan itu, niscaya mereka binasa seluruhnya. Namun, Jika para penumpang perahu itu menindak mereka niscaya mereka selamat dan selamat pula seluruhnya. (HR al-Bukhari).

WalLâh a'lam bi ash-shawâb. []


Hadi Santoso,
Mahasiwa Bridge Business College

hadi.bee1@gmail.com | Fb : Hadi Santoso